RA Darussalam Bogor

Sabtu, 17 Januari 2009

Menag Komitmen Memajukan Pendidikan Islam


Foto

Jakarta, 16/1 (Pinmas) - Departemen Agama sebagai penanggungjawab pendidikan Islam di Indonesia memikul tugas dan tanggungjawab sejarah yang besar. Karena itu Menteri Agama Dr. Muhammad Maftuh Basyuni menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.

"Sebagai Menteri Agama, saya berkomitmen dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di negeri yang saya cintai ini," kata Maftuh saat membuka rapat kordinasi dan seminar pendidikan nasional "Pembangunan Pendidikan Islam" di Jakarta, Kamis malam (15/1).

Menurutnya, tanggungjawab itu bukan saja bersifat administrasi-kenegaraan, melainkan tugas kekhalifahan yang diamanatkan oleh Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapanNya kelak di yaumul makhsyar.

"Bagaimana kita sebagai aparat Depag, akan menghadap Allah SWT jika amal salih kita, tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada kita sebagai penanggungjawab pendidikan Islam tidak kita laksanakan secara amanah?"

Maftuh mengungkapkan, dirinya tidak mau menjadi orang yang muflis (bangkrut) sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad Saw, akibat amal yang tidak sepadan dengan amanah yang harus ditunaikan kepada para pendidik, anak didik, orang tua yang menitipkan anak-anaknya di lembaga pendidikan Islam dan stakeholders lainnya.

Dikatakan, bahwa para pendiri (founding fathers) Departemen Agama amat menyadari potensi besar pendidikan Islam saat itu perlu pewadahan dan pengaturan yang tepat agar anak-anak muslim dari berbagai strata bisa melakukan mobilisasi sosial dengan memperoleh akses pendidikan yang layak.

Tugas sejarah itu telah dilaksanakan dengan baik ketika Kementrian Agama saat itu melakukan konsolidasi administrasi lembaga-lembaga Islam secara nasional, termasuk lembaga pendidikan Islam yang sebelumnya mengalami marjinalisasi akibat politik pendidikan penjajah Belanda.

"Tugas kita sekarang adalah melanjutkan perjuangan pendahulu kita dengan melakukan upaya serius dan investasi di bidang pembangunan pendidikan Islam yang lebih bermakna, tepat sasaran dan berorientasi mutu," kata menteri seraya mengingatkan agar jangan cepat puas dengan prestasi yang sedikit. "Teruslah berimprovisasi dan berinovasi mencari jalan-jalan pembaharuan," pinta Menag Maftuh.

Sementara Dirjen Pendidikan Islam Prof Dr Mohammad Ali mengatakan, anggaran pendidikan pada tahun 2009 meningkat signifikan sebagai bukti dari komitmen pemerintah untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.

"Alokasi Anggaran pendidikan Islam tahun 2009 ini mencapai Rp 21,998 trilyun, dengan perincian anggaran di pusat 6,31 persen, anggaran di kanwil-kanwil 82,09 persen dan anggaran di PTAIN 11,6 persen," paparnya.

Dirjen melaporkan, rakor dan seminar pembanguan pendidikan Islam diikuti 250 peserta terdiri dari pejabat eselon I dan II Depag, para rektor UIN/IAIN dan Ketua STAIN serta para kepala Kanwil. Narasumber yang diundang antara lain, Prof Dr Fasli Djalal (Diknas), KH Ahmad Mustofa Bisri, Drs Farid Wajdi (Wagub Kaltim). (ks)

Diupload oleh : ra (-) | Kategori: Menteri Agama | Tanggal: 16-01-2009 11:25

Senin, 12 Januari 2009

Anak Yatim Dimuliakan

2-01-2009 07:45 WIB

SUKARAJA – SETIAP 10 Muharram, anak yatim mendapatkan perlakuan istimewa. Ya, warga memuliakan anak yatim dengan merayakan lebarannya. Seperti warga Desa Pasirjambu Kecamatan Sukaraja yang mengadakan bakti sosial dengan menyantuni anak yatim.

Pada kegiatan ini, 52 anak yatim mendapat kadeudeuh dalam bentuk uang. Jumlah anak yatim yang menerima santunan tahun ini menurun dibandingkan tahun ini, yakni mencapai 62 orang.

Menurut Kades Pasirjambu Cecep Khairudin, kegiatan baksos ini rutin untuk memuliakan anak yatim sekaligus peresmian Posyandu Kenanga I. Dengan keberadaan posyandu, diharapkan kesehatan warga terjaga. ‘’Posyandu ini untuk mencegah penyakit maupun pemeriksaan ibu hamil dan balita,’’ kata Cecep.

Kegiatan serupa berlangsung di Kampung Kukun RT 06/02 Desa Tegalpanjang Kecamatan Cariu. Santunan ini sebanyak 200 orang dan memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid.

Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi dan Komunikasi Max Sopacua, pihaknya sangat memuliakan anak yatim. Kegiatan ini tulus sebagai bentuk perhatian kepada anak yatim merayakan lebaran.

‘’Sebenarnya tidak harus pada lebaran anak yatim, kapanpun bisa membantu anak yatim dan meringankan beban anak-anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari,’’ kata Max. (cr1)

(Redaksi)

Sabtu, 10 Januari 2009

Guru TK di Kemayoran Diduga Aniaya Murid

JAKARTA - Kasus kekerasan di dunia pendidikan tidak hanya terjadi di tingkat dasar, menengah, dan atas. Pada level pendidikan usia dini pun kasus kekerasan sudah mulai terjadi.

Begitu sepenggal cerita dari TK Kristen Kanaan, Jalan Kran Raya No 7 Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang gurunya yang bernama Linda dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya muridnya di tingkat play group.

Adalah Ben Christopher Benedict (3,5 tahun), yang menjadi korban Linda. Anak tunggal pasangan Mirah Nugraha (33) dan Eko Agus Cahyono (33) itu kini trauma dan tidak mau sekolah karena takut kejadian serupa dialaminya lagi.

"Awalnya Ben mengaku hanya dicubit gurunya, tapi masa dicubit hingga bengkak-bengkak di seluruh kakinya," ujar Mirah, ibu korban kepada okezone di Jakarta, Jumat (9/1/2009)

Rasa kesal dan kecewa Mirah semakin menjadi karena pihak sekolah tidak memberikan penjelasan jernih. Mereka pun melarang dirinya bertemu dengan Linda. Bahkan, fatalnya mereka menuding Ben berbohong.

"Saat menerima rapor, wali kelasnya mengatakan Ben sering tidak fokus belajar, saya jawab ya namanya anak-anak, wajar dong. Kan masih kecil, dan tidak mungkin anak kecil berbohong," ujarnya.

Mirah menjelaskan, Ben mulai berubah setelah peristiwa penganiayaan di sekolah. Ketika pulang sekolah dia menangis, tidak mau mandi, dan sering murung. "Saat tidur pun sering mengigau," ungkapnya.

Tidak puas atas penjelasan pihak sekolah, akhirnya Mirah dan suaminya memutuskan untuk melaporkan persoalan ini kepada pihak berwajib. Warga Jalan Laksamana Raya itu menginginkan agar putranya divisum untuk memastikan penyebab lukanya.


"Saya melaporkan ke Polres Jakarta Pusat dan membawa anak saya untuk divisum di RSCM, kita tunggu hasil visumnya saja," pungkasnya.

(ful)

Guru TK, Linda Diduga Kerap Lakukan Kekerasan

JAKARTA - Orangtua Ben Christopher Benedict (3,5) tidak hanya melaporkan perbuatan sang guru, namun juga mengajukan surat pindah sekolah dari Taman Kanak-kanak (TK) Kristen Kanaan.

Orangtua Ben, murid yang diduga mendapat perlakuan kasar dari gurunya, Linda berniat memindahkan anaknya dari TK Kristen Kanaan.

"Guru di sekolah itu memang kerap mencubit dan menendang. Namun karena tak ada yang melaporkan maka pihak sekolah tidak jera melakukan itu. Dengan maksud jera dan menjadi perhatian bagi orangtua lainnya, saya sudah meminta surat pindah dari sekolah itu," ujar ibunda Ben, Mirah saat dihubungi okezone, Sabtu (10/1/2009).

Menurut Mirah, berdasarkan cerita Ben saat dia melihat kaki anaknya biru lebam, dia menanyakannya kepada anaknya. Semula anaknya tak mengatakan apa-apa. "Saya tanya adek kenapa? Jatuh atau apa. Dia bilang bukan. Terus dia bilang dicubit. Saya tanya dicubit siapa? Dia bilang sama gurunya. Kenapa kok dicubit? Iya dibilangin jangan jalan-jalan di sekolah," paparnya.

Kejadian tersebut, lanjutnya, terjadi pada Selasa 6 Januari lalu. Mirah yakin anaknya tidak mungkin berbohong. Akhirnya, pada
Kamis 8 Januari, dia melaporkan pihak guru ke Polres Kramat Jakarta Pusat.

Sejak peristiwa itu, Mirah mengatakan Ben kerap murung. Namun saat ini, kondisi Ben yang sudah tiga hari tidak masuk sekolah, sudah mulai ceria lagi.

(lsi)

Walikota Dukung Rencana Fatwa Rokok


JUANDA - Rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram merokok didukung Walikota Bogor Diani Budiarto. Orang nomor satu di Kota Bogor itu mengungkapkan, jauh sebelum wacana MUI mengeluarkan fatwa larangan merokok, Kota Bogor sudah menerapkannya.

Walikota terpilih ini menambahkan, dirinya sangat mendukung MUI jika mengeluarkan fatwa haram rokok. Sebab hal tersebut akan memperkuat aturan pelarangan merokok di Kota Bogor. “Larangan merokok itu sudah kita terapkan di Kota Bogor. Jadi, pastilah kita dukung kalau MUI mengeluarkan fatwa tentang pelarangan merokok,” tegas Diani.

Menurut Diani, titik pelarangan merokok di Kota Bogor yakni tempat-tempat umum, kantor pemerintahan, sekolah, dan tempat ibadah. “Kita sudah buatkan aturan agar tempat-tempat umum, kantor pemerintah, sekolah, dan masjid tidak boleh dijadikan tempat merokok, tetapi mental masyarakat yang kurang bagus sehingga banyak juga yang melanggarnya,” kata Diani.

Karena itu kata dia, masyarakat harus menyadari pentingnya larangan merokok, sebab tidak hanya menganggu orang lain, tetapi juga merusak kesehatan.

Ketika ditanya mengapa pemkot tak memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar? Diani mengatakan, yang diatur bukan orang banyak dan tidak mungkin para perokok itu ditangkap satu-satu saat merokok di tempat umum. Karena itu, kata diani, yang paling penting adalah kesadaan masyarakat itu sendiri.

“Kalau ditangkap di mau dikemanakan mereka? Sementara Paledang itu sangat sempit,” kata Diani sedikit bergurau.

Dukungan Pemkot Bogot terhadap fatwa pelarangan merokok tak hanya melalui lisan saja, tetapi pemkot juga sudah tak menerima lagi permohonan pemasangan baliho rokok di dalam kota. Baliho rokok yang telanjur berdiri sebelum aturan pelarangan merokok dikeluarkan tidak akan diperpanjang lagi.

Karena itu, 2011 mendatang Kota Bogor akan bebas dari baliho rokok. Pelarangan merokok di Kota Bogor juga merupakan upaya untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota sehat. Bahkan, Pemkot Bogot berencana membuat Perda tentang larangan merokok.

Fatwa larangan merokok masih menjadi kontroversi dari berbagai kalangan, bahkan di kalangan umat Islam sendiri masih berbeda pendapat. (rid)

(Redaksi)

10-01-2009 03:20 WIB Terkait Pembubaran UPTD Pendidikan Pegawai UPTD tak Perlu Resah SUKADAMAI – ADANYA rencana pembubaran UPTD Pendidikan seiring di

10-01-2009 03:20 WIB

SUKADAMAI – ADANYA rencana pembubaran UPTD Pendidikan seiring dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Chasrodi meminta kepada semua pegawai yang selama ini bekerja di UPTD tidak resah dengan perubahan tersebut. Pasalnya semua pegawai, baik PNS maupun yang belum PNS, akan tetap dipekerjakan dan hanya lokasi kerja yang berubah.

“Untuk penilik PLS dan pengawas TK/SD tetap difungsikan sesuai tugasnya, yakni akan dibentuk suatu forum atau kelompok kerja di setiap kecamatan,” ujar Chasrodi saat rapat konsolidasi bersama UPTD dan kepala sekolah se-Kota Bogor di SDN Sukadamai 3, kemarin.

Chasrodi menjelaskan, pegawai lain akan ditarik sebagian ke Dinas Pendidikan. Sedangkan yang lainnya ditempatkan di sekolah atau kecamatan sesuai kebutuhan, tergantung kebijakan bagian kepegawaian.

Sementara untuk pembinaan tentang ketenagakerjaan, sarana dan rehabilitasi akan langsung ditangani Dinas Pendidikan. Sedangkan teknis edukasi tetap dilaksanakan pengawas dan penilik di masing-masing kecamatan dengan koordinator pengawas (korwas) dibantu musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).

“Tidak perlu khawatir, apa pun kebijakannya kita laksanakan dengan besar hati. Toh, nanti akan ada evaluasi apakah kebijakan itu efektif atau tidak untuk meningkatkan mutu pendidikan,” imbaunya.

Mengantisipasi penumpukan pekerjaan di bidang pendidikan dasar Disdik, karena sebagian tugas UPTD beralih ke Disdik, Chasrodi mengaku tidak akan berpengaruh besar. Sebab, masalah ketenagakerjaan akan masuk ke bagian TU bidang kepegawaian. Demikian pula masalah sarana dan rehabilitasi sekolah sudah ada bagian tersendiri yang menangani.(rit)

(Redaksi)

Dilarang PBB, Israel Tetap Habisi Gaza

10-01-2009 17:23 WIB

NEW YORK - Perang masih saja berkecamuk, meski Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memerintahkan gencatan senjata. Israel yang menjadi sasaran resolusi itu tak peduli. Hanya beberapa jam setelah DK PBB memerintah Israel untuk mundur, pesawat-pesawat tempur negara Yahudi itu malah menggempur lebih dari 50 sasaran di Gaza.

Jet-jet F-16 dan helikopter tempur Israel membombardir gedung lima lantai di Gaza Utara dan membunuh tujuh warga Palestina. Hamas merespons serangan tersebut dengan menembakkan roket ke wilayah Israel, Beersheba dan Ashkelon, yang menewaskan seorang tentara.

DK PBB melakukan voting untuk memerintahkan gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Israel. Usul resolusi, yang diantaranya menyeru agar Israel menarik penuh pasukannya, disetujui 14 negara anggota. Hanya sekutu dekat Israel, Amerika Serikat (AS), yang menyatakan abstain dalam sidang di New York, Kamis (8/1) malam waktu setempat atau Jumat (9/1) pagi WIB.

Langkah AS tersebut cukup mengejutkan para diplomat yang sebelumnya yakin usul resolusi akan disetujui dengan suara bulat. Meski abstain, AS tidak menggunakan hak vetonya, sehingga draf resolusi bisa diadopsi menjadi resolusi PBB.

Resolusi PBB 1860 itu menekankan pentingnya segera dilaksanakan gencatan senjata yang berkelanjutan dan dihormati semua pihak.

Resolusi terutama berisi seruan mengutuk segala bentuk kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil serta segala aksi teror. Resolusi juga mendesak agar negara-negara anggota mengintensifkan upaya melaksanakan dan menjamin gencatan senjata serta ketenangan di Gaza.

Tiga poin dalam usul gencatan senjata yang diajukan Presiden Mesir Hosni Mubarak, antara lain gencatan senjata dalam waktu tertentu untuk memberi kesempatan masuknya bantuan kemanusiaan, turut diakomodasi.

Dua poin lainnya adalah mengundang Israel dan Palestina ke Mesir untuk berbicara mengenai pengamanan perbatasan Gaza, pembukaan kembali perlintasan, serta pencabutan blokade Israel di wilayah Palestina.

Kesepakatan hasil kompromi diumumkan setelah empat hari proses negosiasi yang intensif yang melibatkan Menlu Inggris David Miliband, Menlu AS Condoleezza Rice, Menlu Prancis Bernard Kouchner serta sejumlah Menlu negara-negara Arab, termasuk Ketua Liga Arab Amr Mussa.

Meski jelas-jelas pihaknya yang memulai pertempuran usai gencatan senjata diimbau DK PBB, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert justru menuding Hamas yang melanggar resolusi. ’’Masih munculnya serangan roket membuktikan resolusi PBB sulit diterapkan dan akan terus dilanggar oleh kelompok pembunuh Palestina,’’ ujar Olmert.

Hal senada terlontar dari kubu Hamas. Juru Bicara Hamas Sami Abu Zuhri menyebut PBB gagal memenuhi keinginan minimal rakyat Palestina, yakni diakhirinya blokade perbatasan yang berlangsung sejak Juni 2007. ’’Keluarnya resolusi itu tidak berarti perang berakhir karena kami tidak mendapat keputusan yang adil,’’ tegasnya kepada stasiun TV Al-Jazirah.


Korban WNA

Hari ke-14 pertempuran kemarin ditandai jatuhnya korban tewas asing pertama. Menteri Kesehatan Hamas dr Moaiya Hassanain menyatakan, korban itu adalah seorang warga Ukraina yang menikah dengan orang Palestina. ’’Wanita malang tersebut tewas bersama putranya yang baru berumur dua tahun akibat terkena tembakan tank Israel,’’ jelasnya.

Sampai tadi malam, sedikitnya 778 warga Palestina, termasuk 219 anak, tewas. Di pihak Israel, 13 warga tewas, termasuk 10 prajurit tempur. Jumlah tersebut terus bertambah. Lebih dari 3.080 penduduk cedera berat dan ringan.

Sementara itu, tiga jam penghentian serangan Israel dimanfaatkan penduduk Gaza untuk mencari makanan dan bahan bakar. Tim bantuan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengenali korban tewas, mengobati mereka yang cedera, serta mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dari dan di seputar Kota Gaza.

Juru bicara badan PBB untuk pengungsi Gaza, UNWRA, Christopher Gunness, menyatakan bahwa jeda yang dilakukan Israel itu tidak cukup. ’’Ketika Anda berusaha memberi makan 750.000 orang setiap hari di Gaza seperti yang kami lakukan, Anda perlu gencatan senjata permanen. Anda tidak bisa melakukannya hanya dalam waktu tiga jam sehari,’’ tegasnya sebagaimana dikutip BBC.


SBY Dukung Resolusi DK PBB

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tentang konflik bersenjata Israel-Palestina disambut baik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden berharap, resolusi itu dipatuhi pihak-pihak yang bertikai sehingga tercipta kedamaian di Jalur Gaza.

Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal mengatakan, presiden terus memantau perkembangan di DK PBB. ’’Meski resolusi disahkan dengan tidak bulat, presiden menyambut baik keputusan tersebut,’’ kata Dino saat konferensi pers di Kantor Presiden, kemarin.

Sejak awal, kata Dino, Indonesia mendorong dikeluarkannya resolusi untuk menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza. Sejak DK PBB mengeluarkan presidential statement, Indonesia terus menekan untuk dikeluarkannya resolusi.

Hanya, lanjut Dino, Indonesia sedikit menyayangkan resolusi yang dikeluarkan tidak terlalu keras seperti yang diharapkan Indonesia dan negara Arab lainnya. Tapi, sebagai sebuah resolusi, itu tetap diapresiasi sebagai sebuah kemajuan di internal PBB.

Menurut Dino, beberapa poin di resolusi memperhatikan usul dari Indonesia. Misalnya, adanya penekanan pada pentingnya bantuan kemanusiaan, kemudahan akses untuk bantuan kemanusiaan dan rekonsiliasi. ’’Presiden mengharapkan terbentuk dua negara demokratis, Palestina dan Israel,’’ kata Dino.

Sore ini pukul 17:15, rencananya Presiden Prancis Nicholas Sarkozy akan melakukan pembicaraan telepon dengan SBY untuk membahas krisis di Palestina. Sarkozy yang baru saja berkunjung ke Jalur Gaza bakal memberikan penjelasan kepada SBY mengenai perkembangan terakhir di wilayah yang menjadi perebutan antara Palestina dan Israel tersebut. SBY, lanjut Dino, memberikan apresiasi tinggi kepada Sarkozy yang sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan perdamaian dunia. (tom/iro/AP/Rtr/kim)

(Redaksi)

Penerapan Sekolah Gratis Pendidikan Dasar di Bogor

10-01-2009 17:26 WIB

Dinas Pendidikan Pesimis Berjalan Baik

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bukan memberikan pencerahan bagi setiap daerah. Terbitnya peraturan tersebut membuat pemerintah daerah memutar otak untuk menyiapkan beberapa alternatif pendanaan. Hal inilah yang sekarang digodok pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor. Apakah sekolah gratis yang dicanangkan Pemprov Jabar tahun ini otomatis akan mengabaikan mutu pembelajaran?

SEORANG pemulung gelas plastik Bejo (19) pernah menyatakan dirinya enggan bersekolah karena sekolah menyebalkan. Ia memilih menjadi pengamen di sekitar Stasiun Bogor yang penghasilan per harinya jelas.

“Tidak perlu sekolah juga sudah mampu dapat uang,” ujarnya enteng.

Bejo merupakan pemuda asal Surabaya yang migrasi ke Kota Bogor. Ia merantau semata-mata karena orangtuanya memaksa dia bersekolah. Pertama kali menginjakkan kaki di Kota Bogor ketika umurnya 15 tahun.

Dia juga pernah ditawari oleh seorang dosen IPB untuk tinggal di rumahnya dan melanjutkan sekolah.

Tawaran itu ia tepis. Bejo lebih memilih menjadi pemulung sampah plastik hingga sekarang. Arek (pemuda) Surabaya ini mengaku menemukan kebebasan pada rutinitasnya itu.

Sekolah rupanya masih sebagai institusi yang mengekang bagi Bejo.

Ada lagi Zaelani (14). Penjual rokok ini terpaksa putus sekolah karena kedua orangtuanya meninggal. Saat ini ia tinggal di Bojonggede bersama neneknya. Waktunya dihabiskan untuk berjualan di atas kereta rel listrik (KRL) Bogor-Jakarta pergi-pulang (PP). “Saya terpaksa nggak sekolah karena nggak ada biaya,” akunya polos.

Walau ada kebijakan sekolah gratis tingkat SD/MI dan SMP/MTs dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, mustahil bagi Zaelani pergi ke sekolah. Dia harus menghidupi neneknya yang sudah renta. Jika dipaksakan sekolah, sudah pasti Zaelani tidak bisa mencari uang untuk menafkahi diri dan neneknya. Alhasil, tetap saja Zaelani tidak bisa sekolah.

Pengakuan Zaelani mengungkap alasan lain kalau penggratisan biaya sekolah tidak serta-merta membuat warga berbondong-bondong mendaftarkan diri. Masih ada faktor lain yang harus diperhatikan.

Demikian sekelumit kasus yang harus dipecahkan pemerintah daerah dalam mengentaskan buta aksara. Masih banyak contoh kasus lain yang membuat anak enggan sekolah.

Dari dua kisah tadi agaknya program sekolah gratis yang tertuang dalam PP 47/2008 dan PP 48/2008 harus disikapi pula dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

Pemerintah daerah bisa belajar pada kegigihan cara mengajar tokoh Bu Mus dalam novel best seller Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata.

Cerita yang berlatar di SD Muhammadiyah Belitung itu tidak bermuara pada bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, tapi lebih pada bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa. Pada akhirnya, dengan motivasi tinggi, mutu pendidikan serta merta mengikuti. Sebuah keniscayaan jika daerah melakukan terobosan cara pendidikan yang membebaskan.

Saat ini peraturan pusat tentang sekolah gratis telah turun. Pemerintah provinsi dan kota/kabupaten harus bisa menyesuaikan kebijakan ini pada tataran implementasi. Tak mustahil pemda kota/kabupaten harus mengeluarkan peraturan daerah untuk membumikan surat edaran Mendiknas Nomor 186 Tahun 2008. Kota dan Kabupaten Bogor tak terkecuali.

Kedua pemda yang dekat dengan ibukota negara ini mau tidak mau atau suka tidak suka, harus sudah menggratiskan biaya wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun mulai tahun ini. Sebuah pekerjaan rumah yang tak mudah. Apalagi sebelum adanya PP ini, program SD/MI gratis masih banyak masalah, terutama terkait transparansi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di setiap sekolah.

Adanya dua peraturan pusat ini otomatis Pemda Kota dan Kabupaten Bogor harus melucuti dan menyilangkan dana yang turun dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dari kas APBD masing-masing agar anggaran bisa mencukupi.

“Terkait pemberlakuan kedua PP itu, kami harus merumuskan dulu regulasinya dalam rangka mengantisipasi kriteria murah dan terjangkau,” ujar Pelaksana Teknis Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Dicky Djatnika Ustama.

Maklum, wilayah Kabupaten Bogor begitu luas. Jumlah sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di daerah ini pada 2008 mencapai 2.196 unit dengan ruang kelas 21.838 unit. Jumlah Sekolah Menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga tidak bisa dibilang sedikit.

Ada 628 sekolah dengan ruang kelas 3.050 unit yang kondisinya belum baik. Jumlah sekolah yang banyak ini tentu saja amat sulit untuk langsung digratiskan.

Belum lagi penanganan jumlah buta aksara di Kabupaten Bogor yang masih pada kisaran 36 ribu orang. Di samping harus memberlakukan sekolah gratis, Kabupaten Bogor juga harus bekerja keras membebaskan warga buta aksara pada 2010 sesuai target yang sudah ditetapkan.

Hingga saat ini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan belum mendedahkan kedua PP itu ke dalam sebuah surat keputusan. “Gubernur saja masih sebatas statement, jadi Pemkab Bogor pun belum bisa merumuskan hanya dengan bersandar pada Surat Edaran Mendiknas Nomor 186 Tahun 2008,” tambah Dicky.

Disdik Kabupaten Bogor meminta waktu hingga akhir Januari ini untuk membahas program sekolah gratis. Komponen apa saja dari pendidikan yang nantinya akan digratiskan juga baru bisa diketahui kemudian. Disdik pesimis semua komponen harus digratiskan, termasuk komponen transportasi siswa.

Kondisi yang jauh berbeda terjadi di Kota Bogor. Kepala Bidang Pendidikan Umum Dinas Pendidikan Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku pihaknya akan langsung menggratiskan segala biaya SD, terutama SMP. “SPP untuk SMP Januari ini harus sudah dihentikan dan dari dulu SD/MI negeri di Kota Bogor sudah gratis,” ungkapnya.

Namun, Pemkot Bogor belum menentukan bagaimana pembagian BOS pendamping yang dikucurkan dari APBD Kota Bogor 2009. Sebelum adanya peraturan SD/MI dan SMP/MTs gratis, Kota Bogor sudah mengalokasikan Rp15 miliar untuk program SD/MI gratis.

Dengan diberlakukannya peraturan baru, alokasi dana tidak diperbesar, melainkan mekanismenya yang berubah. Disdik merencanakan dana Rp15 miliar untuk SD/MI gratis akan dibuat untuk SD/MI dan SMP/MTs.

Sayangnya, Disdik belum mau menyebut secara rinci persentase alokasi anggaran untuk SD/MI dan SMP/MTs di APBD. Saat ini besaran dana BOS pendamping dari Pemkot Bogor masih dalam pembahasan. “Untuk BOS SD/MI kemungkinan naik 50 persen menjadi Rp60 ribu per siswa per tahun. Sedangkan untuk BOS pendamping SMP/MTs diperkirakan Rp120 ribu per siswa per tahun,” beber kandidat Kepala Disdik Kota Bogor ini.

Di lain pihak, Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Disdik Kota Bogor Tuti Sugiharwati optimis adanya sekolah gratis otomatis mengurangi siswa usia sekolah yang hanya bisa bersekolah di lembaga nonformal, seperti Paket A (setara SD/MI) dan Paket B (setara SMP/MTs). “Mungkin pengaruhnya tidak terlalu signifikan, tapi saya yakin akan ada pengaruh,” duga Tuti.

Adanya program sekolah gratis, Tuti berharap ke depan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdik hanya menangani orang-orang di luar usia sekolah yang masih bersemangat untuk belajar.

Sedangkan warga usia sekolah yang tak mau sekolah formal dengan alasan biaya, atau yang tidak mau sekolah karena terlalu kaku menyikapi waktu, bisa tertampung di sekolah formal. Dengan catatan, sekolah formal memberikan pendekatan personal kepada siswanya.

Apakah penerapan program sekolah gratis otomatis akan membawa siswa berbondong-bondong ke sekolah seperti yang diharapkan Tuti? Tanpa pembenahan sistem pembelajaran yang membebaskan siswa, mustahil warga usia sekolah di Bogor akan bersemangat datang ke sekolah walau untuk sekolah sudah tak perlu lagi mengeluarkan biaya.(*)

(Wandi Yusuf)

Jumat, 02 Januari 2009

SISWA RA DARUSSALAM IKUT MEMERIAHKAN KEGIATAN 10 MUHARRAM 1430 H

Kegiatan 10 Muharram 1430 H dilaksanak cukup sederhana yaitu dengan mengadakan acara " hadiah" , fentas seni dari masyarakat satu dari RA Darussalam menampilkan puisi dan santunan yatim. Kegiatan ini rutinitas dilaksanakan setiap tahun, tahun ini tepatnya dilaksanakan pada tanggal 7 januari 2009 waktu ba'da isya tempat di Majlis Ta'lim Darussalam.

RA DARUSSALAM IKUT MANASIK HAJI

Satu program tahunan RA Darussalam megikuti kegiatan manasik haji ke pondok gede, kegiatan ini merupakan pengenalan sejak dini terhadap anak RA, merupakan satu kewajiban yang dilakukan oleh orang muslim dikala ia mampu, respon dari orang tua siswa sangat antusias terbukti dengan semua siswa ikut termasuk orang tua mau membantu siswa yatim untuk kebutuhan dalam pelaksanaan manasik haji.
Pada tahun ini 2008-2009 memberangkatkan sebanyak 17 siswa dengan menggunakan tranportasi PO Kosub, mudah-mudahan pelaksanaan manasik haji RA Darussalam yang akan diselenggarakan tanggal 22 januari 2009 sukses.